Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh instansi pemerintah kerap kali hanya menyentuh permukaan masalah. Menanggapi langkah hukum terkini dari kementerian, evaluasi kritis disampaikan bersama perwakilan daerah seperti WALHI Sukabumi guna menjelaskan mengapa gugatan KLH ke enam korporasi dinilai tak cukup untuk memulihkan kerusakan alam. Langkah hukum perdata yang sekadar menuntut pembayaran ganti rugi uang dinilai tidak akan otomatis mengembalikan keanekaragaman hayati yang lenyap, memulihkan kualitas air sungai yang tercemar bahan beracun, maupun menyembuhkan trauma sosial warga.

Latar belakang penilaian kritis ini didasari oleh rekam jejak eksekusi putusan pengadilan kasus lingkungan di Indonesia yang sering kali mangkrak dan memakan waktu berdekade-dekade. Pembayaran denda ganti rugi oleh korporasi yang terbukti bersalah kerap kali tersendat di tingkat birokrasi, sementara uang denda yang berhasil disetorkan ke kas negara jarang dialokasikan kembali secara langsung untuk proyek pemulihan ekosistem di daerah terdampak. Akibatnya, masyarakat di sekitar kawasan industri tetap harus hidup berdampingan dengan tanah dan air yang tercemar.

Dari aspek hukum lingkungan dan prinsip keadilan ekologis, penanganan kejahatan lingkungan wajib menganut asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang mencakup tindakan pemulihan fisik wajib (mandatory restoration). Peraturan perundang-undangan menuntut agar sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin usaha diterapkan secara tegas bersamaan dengan sanksi pidana bagi pengurus korporasi. Tanpa adanya sanksi pencabutan izin dan kewajiban pemulihan tanah secara fisik, gugatan ganti rugi perdata hanya dianggap sebagai biaya operasional tambahan bagi korporasi besar.

Sikap kritis terhadap kecukupan langkah gugatan hukum pemerintah ini disuarakan secara tegas oleh para praktisi hukum dan pengurus WALHI Tasikmalaya. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan harus meletakkan aspek pemulihan hak-hak warga terdampak sebagai tolok ukur keberhasilan utama. Pemerintah diminta untuk tidak berpuas diri hanya dengan mengajukan gugatan di pengadilan, melainkan harus mengawal proses eksekusi pembersihan limbah dan pemulihan lingkungan di lapangan secara transparan.

Di tingkat operasional advokasi, organisasi lingkungan ini memfasilitasi audit independen di area dampak perusakan, menghimpun data kerugian nyata warga, serta mendorong keterbukaan informasi atas penggunaan dana ganti rugi lingkungan. Warga diajak untuk memantau secara langsung proses pemulihan alam guna memastikan bahwa korporasi yang digugat benar-benar menghentikan pembuangan limbah berbahaya. Langkah pengawasan warga ini terbukti efektif dalam mencegah terulangnya praktik pencemaran oleh perusahaan yang sedang menjalani proses hukum.

Sebagai kesimpulan, pandangan WALHI yang menegaskan bahwa gugatan KLH ke enam korporasi tidak cukup untuk memulihkan alam merupakan dorongan penting bagi penegakan hukum lingkungan yang lebih komprehensif. Pemulihan fungsi ekosistem dan keadilan bagi masyarakat terdampak harus menjadi tujuan akhir dari setiap tindakan hukum. Informasi lebih lanjut mengenai kajian hukum lingkungan, laporan pemantauan kasus, serta dokumen advokasi dapat dipelajari melalui portal WALHI Surakarta. Mari kita kawal penegakan keadilan lingkungan secara tuntas.